Menurut Musliadi, perkembangan era keterbukaan publik menuntut Humas Polri tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan setiap data yang keluar benar, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, ia mendorong kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan eksternal sebagai dasar pembentukan sistem komunikasi publik yang lebih modern.

Salah satu implementasinya ialah rapat koordinasi penyusunan draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan DPRD Kota Balikpapan. Langkah tersebut digagas untuk menciptakan pola komunikasi yang lebih ter struktur, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam pertemuan itu, Musliadi menekankan bahwa media merupakan mitra strategis dalam penyampaian informasi kepolisian.

“Informasi yang terbuka dan akurat akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Kolaborasi ini bukan hanya soal teknis, tetapi upaya membangun budaya transparansi bersama,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari kalangan akademisi. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur menilai program ini mampu memperkuat keterbukaan informasi serta membuka ruang dialog antara kepolisian dan masyarakat, khususnya generasi muda.

Selama periode pelaksanaan 0–2 bulan, Musliadi memimpin berbagai program strategis. Mulai pembentukan Tim Efektif melalui Surat Perintah, penyusunan SOP Komunikasi terkait standar respons dan mekanisme tanggung jawab informasi, hingga pengumpulan data dan materi dari berbagai stakeholder. Ia juga mengawal penandatanganan PKS dengan mitra strategis, menyiapkan command center sebagai pendukung layanan informasi, meningkatkan kompetensi personel Subdit Penmas, serta memproduksi materi komunikasi publik berupa banner, brosur, dan stiker untuk kegiatan penerangan masyarakat.

Hasilnya mulai terlihat. Dari sisi internal, peningkatan kompetensi personel Penmas dan alur informasi yang lebih sistematis menjadi indikator keberhasilan program. Sementara bagi stakeholder, kanal komunikasi dua arah berjalan lebih efektif melalui media gathering, press release rutin, forum komunikasi, dan media monitoring.

Di tingkat masyarakat, keterbukaan informasi yang dikembangkan Musliadi turut mendukung pemeliharaan situasi kamtibmas, sekaligus menjadi dasar deteksi dini potensi gangguan keamanan.

Proyek perubahan ini menjadi bukti komitmen AKBP Musliadi Mustafa dalam membangun sistem informasi publik yang transparan, profesional, dan humanis. Dengan memperkuat sinergi lintas sektor, Musliadi menargetkan Humas Polda Kaltim menjadi lembaga komunikasi publik yang responsif dan terpercaya.

Sebagai pemimpin program, Musliadi menegaskan bahwa capaian ini bukan kegiatan sesaat, melainkan pondasi budaya kerja yang berkelanjutan bagi layanan informasi kepolisian di Kalimantan Timur. (*/mto)