Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan kembali mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2026. Tahun ini, sebanyak 100 unit rumah ditargetkan mendapat bantuan melalui program bedah rumah.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan, Rafiuddin, mengatakan saat ini program tersebut masih berada pada tahap persiapan. Disperkim tengah melakukan identifikasi rumah-rumah yang akan menerima bantuan.

“Sekarang masih tahap persiapan. Kami identifikasi dulu calon penerima. Setelah data lengkap dan memenuhi persyaratan, baru kami usulkan untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK) penerima bantuan, kemudian ditindaklanjuti,” ujarnya, Selasa (3/2/2026).

Rafiuddin menjelaskan, bantuan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki rumah tidak layak huni. Syarat utama lainnya, lahan dan bangunan yang ditempati harus milik sendiri dan dibuktikan dengan legalitas resmi, seperti sertifikat hak milik (SHM) atau dokumen kepemilikan sah lainnya.

“Kalau rumah itu masih sewa, tentu tidak bisa kami bantu. Sasaran program ini memang MBR yang benar-benar memiliki rumah sendiri,” tegasnya.

Untuk setiap unit rumah, Pemkot Balikpapan mengalokasikan anggaran sebesar Rp30 juta. Rinciannya, Rp27 juta untuk material bangunan dan Rp3 juta untuk biaya upah tenaga kerja.

“Bantuan ini sifatnya stimulan. Kalau masih kurang, penerima bisa menambah secara mandiri. Harapannya, bantuan ini bisa dirasakan lebih banyak warga lain yang juga membutuhkan,” jelas Rafiuddin.

Ia menambahkan, distribusi bantuan diupayakan merata di seluruh wilayah Kota Balikpapan, bukan terpusat di satu kawasan tertentu. Penentuan penerima dilakukan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan pemenuhan persyaratan administrasi.

Program bedah rumah ini telah berjalan sejak beberapa tahun lalu dan terus dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Bahkan, sejak 2025, bantuan tidak hanya berupa material, tetapi juga ditambah dengan bantuan upah pekerja.

“Program ini sudah lama berjalan dan akan terus kami dorong agar berlanjut. Tinggal bagaimana ke depan anggarannya bisa ditingkatkan supaya jumlah rumah yang dibantu semakin banyak,” katanya.

Total anggaran yang disiapkan pada 2026 untuk program ini mencapai sekitar Rp3 miliar, hasil perhitungan dari 100 unit rumah dikalikan alokasi Rp30 juta per unit.

Saat ini, seluruh data calon penerima masih dalam tahap verifikasi ulang. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, calon penerima akan diusulkan untuk mendapatkan SK dan selanjutnya bantuan akan direalisasikan. (mto)