Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna Masa Sidang II Tahun Persidangan 2025/2026 DPRD Kota Balikpapan, yang digelar di Ballroom Hotel Gran Senyiur, pada Senin (9/2/2026). Rapat tersebut dihadiri jajaran pemerintah kota, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta tamu undangan.

Tahun ini, anggaran perayaan HUT Balikpapan dipangkas signifikan. Jika pada tahun-tahun sebelumnya bisa mencapai Rp5 miliar hingga Rp10 miliar, kali ini hanya dialokasikan sekitar Rp900 juta. Kebijakan tersebut disebut sebagai bentuk kepekaan sosial terhadap daerah yang tengah dilanda bencana, terutama di Aceh dan beberapa wilayah Sumatera.

Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri menegaskan, perayaan tetap digelar namun tidak berlebihan. Menurutnya, sikap tersebut merupakan wujud solidaritas Balikpapan terhadap daerah lain yang sedang mengalami musibah.

“Ini bukan soal tidak merayakan, tetapi bagaimana kita menempatkan empati. Perayaan tetap ada, tapi sederhana,” ujarnya usai rapat paripurna.

Alwi menambahkan, peringatan hari jadi seharusnya tidak berhenti pada seremoni. Lebih dari itu, menjadi ruang evaluasi bersama atas capaian pembangunan dan penentuan prioritas kebijakan ke depan antara DPRD dan pemerintah kota.

Dalam rangkaian HUT ke-129, juga dilakukan penandatanganan peresmian sejumlah fasilitas publik yang telah rampung dibangun. Beberapa proyek strategis tersebut dijadwalkan untuk ditinjau langsung sebagai bagian dari agenda perayaan.

Di sisi lain, Alwi kembali menyoroti persoalan banjir yang hingga kini masih menjadi tantangan utama pembangunan Kota Balikpapan. Ia menyebut kebutuhan anggaran penanganan banjir sangat besar, sementara alokasi yang tersedia masih jauh dari ideal.

“Saat ini anggaran penanganan banjir belum sampai Rp200 miliar. Itu baru sekitar 10 persen dari kebutuhan sebenarnya,” ungkapnya.

DPRD, kata Alwi, akan terus mendorong penganggaran secara bertahap untuk menekan risiko banjir di kawasan rawan. Namun, upaya tersebut dihadapkan pada keterbatasan fiskal daerah.

Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, termasuk pemotongan dana bagi hasil (DBH), disebut berdampak langsung pada kemampuan keuangan daerah. Akibatnya, sejumlah program harus disesuaikan.

“Kondisi fiskal daerah ikut terdampak. Banyak anggaran yang harus disesuaikan. Harapannya, tahun depan situasinya bisa lebih baik,” pungkasnya. (mto)