Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Komisi III DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan, pada Selasa (3/2/2026). Rapat tersebut membahas rencana kerja Dishub Balikpapan untuk tahun anggaran 2026.

RDP dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan H. Yusri dan dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Muhammad Fadli, serta wakil ketua, sekretaris, dan anggota Komisi III DPRD Balikpapan.

Yusri mengatakan, sebagai mitra kerja, Komisi III meminta Dishub Balikpapan memaparkan secara rinci sejumlah program dan rencana kerja yang akan dilaksanakan pada 2026.

“Beberapa program utama yang dibahas antara lain Penerangan Jalan Umum (PJU), Balikpapan City Trans (Bacitra), rencana pembangunan Depo Kontainer, serta pembudayaan berlalu lintas tanpa klakson,” ujar Yusri.

Ia menjelaskan, pengembangan dan perbaikan PJU menjadi salah satu program yang mendapat perhatian, mengingat masih terdapat sejumlah titik di Kota Balikpapan yang membutuhkan peningkatan penerangan.

Selain itu, Dishub Balikpapan juga merencanakan penambahan armada transportasi publik Balikpapan City Trans (Bacitra). Saat ini, Bacitra telah beroperasi dengan 19 unit armada.

“Ke depan akan ada penambahan lima unit armada, sehingga totalnya menjadi 24 unit,” kata Yusri.

Program lainnya yang turut dibahas adalah rencana pembangunan Depo Kontainer. Fasilitas tersebut dirancang sebagai pusat logistik untuk penyimpanan, pengelolaan, dan perawatan kontainer kosong, sekaligus berperan sebagai bagian penting dalam rantai pasok untuk mengurangi kepadatan di pelabuhan.

Menurut Yusri, rencana pembangunan Depo Kontainer telah diusulkan sejak hampir 15 tahun lalu, namun hingga kini belum terealisasi.

“Usulan ini sudah ada sejak kepemimpinan sejumlah kepala Dishub sebelumnya, mulai dari Sudirman Jaya Leksana, Alvin, Edho, hingga sekarang Muhammad Fadli,” ujarnya.

Ia berharap, di bawah kepemimpinan Kepala Dishub Muhammad Fadli, rencana pembangunan Depo Kontainer yang direncanakan berlokasi di kawasan KM 5,5 Balikpapan Utara dapat segera terwujud.

Selain infrastruktur dan transportasi, Komisi III DPRD Balikpapan juga mendorong penguatan budaya berlalu lintas tanpa klakson. Yusri menyebut, budaya tersebut telah menjadi ciri khas Kota Balikpapan dan mendapat apresiasi dari berbagai daerah.

“Dalam sejumlah forum nasional, banyak kota yang mengagumi Balikpapan karena masyarakatnya sudah terbiasa berlalu lintas tanpa klakson,” katanya.

Ia menegaskan, budaya bebas klakson merupakan salah satu keunggulan Balikpapan dalam menciptakan kenyamanan berlalu lintas, sejalan dengan konsep Balikpapan Smart City dan Balikpapan Connecting (B-Connect).

“Kenyamanan berlalu lintas harus dapat dirasakan oleh seluruh warga Kota Balikpapan,” ujarnya. (*)