Iklan Dua

Pangkas Birokrasi Seragam, Wabup PPU Guyur Ratusan Warga Waru dengan Kartu Penajam Cerdas

$rows[judul]

Porosnusantaranews, PENAJAM — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) membuat terobosan baru dalam penyaluran bantuan pendidikan.

Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, meninjau langsung pembagian Kartu Penajam Cerdas (KPC) di SMP Negeri 13 Waru, Kecamatan Waru, yang menyasar sekitar 315 kepala keluarga penerima manfaat.

Langkah ini menjadi penanda realisasi janji politik pasangan Bupati Mudyat Noor dan Wakil Bupati Abdul Waris Muin dalam mendongkrak akses pendidikan sekaligus meringankan beban finansial wali murid.

Berbeda dengan kebijakan rezim sebelumnya yang membagikan bantuan dalam bentuk paket barang siap pakai, duet kepemimpinan anyar ini memilih menyalurkan stimulus tunai berbasis kartu senilai Rp600.000 per siswa baru yang memenuhi kriteria.

Perubahan skema ini sengaja diambil guna memotong rantai birokrasi pengadaan barang yang sering kali tidak efektif dan salah ukuran.

“Uang Rp600.000 itu untuk Bapak dan Ibu belikan seragam, tas, atau sepatu untuk anaknya. Akan lebih baik lagi jika anak-anaknya sekalian dibawa ke toko agar ukuran sepatu, celana, dan bajunya sesuai. Dengan begitu, anak-anak bisa lebih termotivasi untuk bersekolah,” ujar Abdul Waris di hadapan ratusan orang tua murid.

Transformasi skema KPC ini diharapkan mampu mengikis angka putus sekolah di PPU akibat himpitan ekonomi. 

Tak berhenti di hilir, Pemkab PPU juga tengah menggodok ekosistem pendidikan terintegrasi yang mencakup:

• Penyaluran KPC: Stimulus biaya perlengkapan sekolah bagi siswa baru.

• Makan Bergizi Gratis (MBG): Pemenuhan nutrisi harian siswa di sekolah.

• Pembangunan Sekolah Rakyat: Fasilitas pendidikan khusus bagi keluarga prasejahtera di kawasan Lawe-Lawe yang menanggung seluruh kebutuhan hidup siswa dari jenjang SD hingga SMA.

Kecamatan Waru menjadi pelabuhan ketiga bagi safari penyaluran KPC, menyusul langkah serupa yang sebelumnya telah rampung dieksekusi di Kecamatan Penajam dan Kecamatan Babulu. 

Melalui pemerataan ini, Pemkab PPU optimistis hak pendidikan yang layak bukan lagi menjadi monopoli kelompok tertentu, melainkan dapat diakses secara setara oleh seluruh anak di Penajam Paser Utara.(adv)

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)