Kepala DLH Balikpapan Sudirman Djayaleksana menyebut, sejak 2022 pihaknya telah mengingatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) dan tim terkait bahwa TPA Manggar hanya menyisakan satu zona kosong, yakni zona 7. Saat itu, TPA masih beroperasi di zona 6.

“Sejak 2022 sudah kami sampaikan, ketika zona 6 penuh dan masuk zona 7, sampah mau dibawa ke mana. Karena itu kami mulai menyiapkan perencanaan TPST pada 2023–2024,” ujar Sudirman, pada Selasa (30/12/2025).

Langkah tersebut sejalan dengan arahan Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa sampah harus dituntaskan sejak dari sumber. Artinya, TPA hanya menerima sampah residu.

Berdasarkan data DLH, hampir 48 persen sampah di Balikpapan berasal dari rumah tangga. Jika sampah organik seperti sisa makanan, sayuran, dan buah dapat diolah di rumah menjadi kompos atau pakan maggot serta sampah anorganik dipilah untuk bernilai ekonomis, maka volume sampah ke TPA bisa ditekan signifikan.

“Kalau itu berjalan, umur TPA bisa jauh lebih panjang,” tegas Sudirman.

DLH menerapkan tiga tahapan pengelolaan sampah. Pertama, pengurangan di hulu atau rumah tangga melalui pemilahan organik dan anorganik. Kedua, pengolahan di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) untuk pengurangan lanjutan. Ketiga, sisa residu baru masuk ke TPA.

Selain itu, Pemkot Balikpapan juga menyiapkan teknologi pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy. Sejak 2023, DLH bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk menyusun kajian hulu–hilir pengolahan sampah menjadi listrik atau energi baru terbarukan.

“Kajiannya sudah berjalan. Sekarang masuk tahap market funding, menawarkan ke investor yang berminat,” jelas Sudirman.

Saat ini, TPST sudah beroperasi di kawasan Kota Hijau Daksa Sepinggan dan KM 12 Karang Joang. Satu TPST lainnya telah dibangun di Graha Indah, namun belum dilengkapi peralatan akibat keterbatasan anggaran 2026. Ke depan, Pemkot menargetkan satu TPST di setiap kecamatan, termasuk rencana pembangunan di Kelurahan Telagasari.

“Pembangunan fisik TPST oleh DPU, sementara operasional dan peralatan menjadi tanggung jawab DLH,” katanya.

Sudirman menegaskan, dengan strategi tersebut, kondisi darurat sampah pada 2027 tidak perlu dikhawatirkan. Zona 7 TPA Manggar, jika digunakan penuh, diperkirakan mampu menampung sampah hingga tiga sampai empat tahun.

Sementara itu, Kepala UPTD TPA Manggar Muhammad Haryanto mengatakan, zona 6 resmi ditutup karena telah penuh. Zona 7 memiliki luas sekitar 3,25 hektare, setara dengan zona 6, dan secara teoritis dapat digunakan hingga empat tahun.

Namun, sesuai arahan pimpinan, penggunaan zona 7 sementara ditunda. Pengelola TPA mencoba mengaktifkan kembali zona-zona lama yang telah ditutup, seperti zona 1, yang digunakan sejak 2002 dan ditutup pada 2008.

“Setelah hampir 20 tahun, timbunan sampahnya mengalami penyusutan. Secara ketinggian menurun, sehingga masih bisa dimaksimalkan kembali,” jelas Haryanto.

Strategi tersebut dilakukan agar penggunaan zona 7 dapat diundur, sembari menunggu optimalisasi TPST dan rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pengolahan sampah menjadi energi. Nantinya, zona 7 disiapkan sebagai cadangan residu dari proyek waste to energy tersebut.

“Kalau dulu diperkirakan 2026 sudah penuh, sekarang bisa mundur. Kalau zona 7 langsung dipakai, mungkin baru penuh sekitar 2029,” katanya.

Haryanto menambahkan, pemerintah berupaya menghindari pembukaan lahan TPA baru. Apalagi, mulai 2030 Kementerian Lingkungan Hidup membatasi pembangunan TPA baru, seiring perubahan paradigma pengelolaan sampah berbasis teknologi dan pengurangan dari sumber.

“Kalau sampah sudah diolah dari hulu, lewat TPST dan bank sampah, yang masuk TPA tinggal residu sedikit saja. TPA yang ada cukup dimaksimalkan,” pungkasnya. (mto)