Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan tidak hanya fokus pada program bedah rumah. Penanganan kawasan kumuh juga menjadi perhatian, meski realisasinya masih terbatas akibat keterbatasan anggaran.

Kepala Disperkim Kota Balikpapan Rafiuddin mengatakan, penanganan kawasan kumuh tidak selalu harus dilakukan secara menyeluruh dalam satu kawasan. Namun, keterbatasan anggaran membuat langkah yang dilakukan masih bersifat bertahap.

“Selain bedah rumah, sebenarnya kita juga menangani kawasan kumuh. Tapi karena anggaran terbatas, penanganannya juga terbatas,” ujar Rafiuddin kepada wartawan, pada Selasa (3/2/2026).

Ia menjelaskan, penanganan kawasan kumuh akan dilakukan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta melibatkan pihak swasta. Salah satu fokus utama adalah persoalan sampah yang akan ditangani bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Penanganan kumuh ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita akan berkolaborasi dan bersinergi, terutama untuk masalah sampah, termasuk juga proteksi kebakaran,” jelasnya.

Selain DLH, Disperkim juga akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait sistem proteksi kebakaran. Sementara untuk infrastruktur seperti jalan dan drainase, koordinasi akan dilakukan dengan OPD teknis terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum.

“Nanti kita akan komunikasi dengan BPBD soal proteksi kebakaran, PU untuk jalan dan drainase, DLH untuk sampah. Jadi semuanya terintegrasi,” katanya.

Terkait wilayah prioritas, Rafiuddin menyebut kawasan pesisir menjadi fokus perhatian. Di kawasan tersebut, penanganan kumuh akan dilakukan melalui kolaborasi dengan DLH, camat, lurah, serta melibatkan partisipasi warga setempat.

“Kemungkinan fokus kita ke kawasan pesisir. Strateginya nanti kita bahas bersama DLH, camat, lurah, dan tentu saja warga,” ujarnya.

Soal target penanganan, Rafiuddin mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan mengundang OPD terkait untuk membahas rencana ke depan. Ia menekankan, keberhasilan program sangat bergantung pada dukungan masyarakat.

“Kita butuh dukungan warga. Apa pun programnya, tanpa partisipasi masyarakat, hasilnya tidak akan maksimal,” tegasnya.

Untuk penataan kawasan kumuh ke depan, Disperkim akan memulai dari penanganan sampah sebagai langkah awal. Harapannya, kawasan tersebut secara bertahap dapat berubah menjadi lingkungan yang lebih tertata dan layak huni.

“Kita mulai dari penanganan sampah dulu. Harapannya ke depan kawasan ini jadi lebih baik, tidak ada lagi sampah dan limbah, drainase berjalan baik. Tapi ini proses bertahap,” jelas Rafiuddin.

Ia menambahkan, penanganan kawasan kumuh tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Pemerintah provinsi juga akan dilibatkan, terutama untuk dukungan infrastruktur dan pendanaan.

“Kawasan kumuh ini bukan hanya tanggung jawab kota, tapi juga provinsi. Tahun ini fokus kita penanganan kawasan pesisir, dimulai dengan rapat koordinasi bersama OPD terkait,” pungkasnya. (mto)