Iklan Dua

Banjir dan Sekolah Jadi Keluhan Warga Karang Joang, di Reses Sabaruddin Minta Pemerintah Tak Tutup Mata

$rows[judul]

Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Di tengah deretan pembangunan yang menggeliat di Kota Balikpapan, warga Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, justru menghadapi dua persoalan mendasar: banjir yang makin sering terjadi dan minimnya fasilitas pendidikan menengah.


Keluhan ini mencuat dalam kegiatan reses anggota DPRD Kalimantan Timur, H. Sabaruddin Panrecalle, yang berlangsung Minggu (6/7/2025) di Posyandu Campaka RT 14, Jalan Batu Ratna.


Sebagai Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin menegaskan bahwa reses kali ini merupakan bagian dari masa sidang II tahun 2025 dan dilaksanakan di 12 titik wilayah Dapil II Balikpapan selama sepekan, dari 4 hingga 11 Juli.


“Ini sudah kunjungan kelima. Kami targetkan selesai hari Senin. Sesuai mandat, semua anggota DPRD Kaltim kembali menyerap aspirasi di dapil masing-masing,” ujar politisi yang kembali terpilih untuk periode 2024–2029 tersebut.


Dari dialog bersama warga, dua isu yang paling mendesak mencuat ke permukaan: persoalan banjir dan absennya sarana pendidikan seperti SMP, SMA, dan SMK di kawasan Karang Joang.


“Masalah banjir sangat krusial. Dan soal pendidikan, di sini hampir tidak ada sekolah menengah. Ini perlu jadi perhatian serius,” ujar Sabaruddin.


Ia juga menyoroti tanggung jawab para pengembang perumahan yang menurutnya acap kali mengabaikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Kondisi ini dituding memperparah kerentanan kawasan terhadap banjir.


“Dulu daerah ini tidak pernah banjir. Tapi sekarang, setelah banyak pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan, air justru sering meluap,” katanya.


Sabaruddin mendesak agar izin-izin pembangunan ditinjau ulang, dan pihak pengembang diminta lebih bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari proyek yang mereka garap.


Ia pun mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian hutan yang tersisa, terutama di sekitar kawasan pemukiman.


“Pori-pori hutan jangan dibabat. Itu benteng terakhir kita dalam menjaga ekosistem. Pemerintah dan warga harus duduk bersama mengevaluasi arah pembangunan ke depan,” pungkasnya. (mto) 

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)