Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono mengatakan, pihaknya masih mencermati arahan dari pemerintah pusat terkait skema penggajian PPPK. Menurut dia, terdapat informasi bahwa gaji PPPK nantinya akan menjadi tanggungan pemerintah pusat, termasuk alokasi untuk Kota Balikpapan.

"Yang hari ini kita sedang mendengarkan arahan pusat bahwa untuk PPPK itu akan digaji oleh pemerintah pusat," kata Budiono kepada wartawan, pada Selasa (10/11/2026).

Tak hanya itu, Budiono juga mengungkapkan adanya informasi mengenai kemungkinan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu oleh pemerintah pusat.

"Juga ada rumor lagi bahwa PPPK paruh waktu akan diangkat oleh pemerintah pusat untuk menjadi PPPK penuh waktu," ujarnya.

Budiono menyambut baik kemungkinan kebijakan tersebut. Sebab, menurut dia, saat ini Balikpapan masih menghadapi kekurangan sumber daya manusia (SDM) di sejumlah sektor. Bahkan, masih terdapat sejumlah posisi pekerjaan yang belum terisi.

Dengan adanya pengangkatan PPPK menjadi penuh waktu, kekosongan tenaga kerja tersebut diharapkan dapat terisi. Meski demikian, dia mengingatkan bahwa terdapat perbedaan hak antara PPPK dan aparatur sipil negara (ASN) berstatus pegawai negeri sipil (PNS), terutama terkait jaminan pensiun.

"Saya bersyukur karena bagaimanapun saat ini kita masih banyak kekurangan SDM dan masih banyak pekerjaan atau jabatan yang kosong, tidak ada orang. Kalau PPPK nanti sudah penuh waktu, itu bisa mengisi. Tapi catatannya juga tidak sama, tidak ada pensiunnya," jelas Budiono.

Di sisi lain, skema penggajian PPPK yang ditanggung pemerintah pusat juga berpotensi mengurangi beban keuangan daerah. Sebab, anggaran untuk membayar gaji pegawai tersebut tidak lagi sepenuhnya dibebankan kepada APBD.

Budiono menyebut, hal itu sejalan dengan informasi yang sebelumnya disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengenai penganggaran gaji PPPK penuh waktu oleh pemerintah pusat.

"Kalau PPPK kan dianggarkan oleh pusat. Ya, seperti Pak Ketua Banggar yang pernah sampaikan, Banggar DPR RI pernah sampaikan untuk gaji PPPK penuh waktu itu dianggarkan oleh pemerintah pusat," pungkasnya. (Adv/mto)