Porosnusantaranews, PENAJAM — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggandeng aparat penegak hukum untuk memelototi pengelolaan anggaran di tingkat tapak.

Langkah preventif ini diwujudkan melalui fasilitasi program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) bertajuk “Menjaga Desa: Pencegahan Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa” yang digelar di Desa Api-Api, Kecamatan Waru, pada Kamis, 6 November 2026.

Masuknya korps adhyaksa ke ruang-ruang rapat desa ini bertujuan untuk memetakan potensi kerawanan sekaligus menyuntikkan pemahaman regulasi kepada para pamong desa. 

DPMD PPU menilai, rembesan anggaran atau penyimpangan dana desa sering kali berakar dari ketidakpahaman aparatur terhadap hukum administrasi yang rumit. Bukan semata-mata karena niat jahat.

Kepala DPMD Kabupaten PPU, Tita Deritayati, menegaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan anggaran wajib diperketat tanpa celah, mencakup rantai panjang birokrasi keuangan desa:

• Fase Hulu: Perencanaan anggaran dan penyusunan skala prioritas yang partisipatif.

• Fase Tengah: Pelaksanaan program serta penatausahaan dokumen keuangan yang tertib.

• Fase Hilir: Pelaporan berkala dan pertanggungjawaban publik yang transparan.

"Jangan sampai terjadi penyimpangan akibat kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku," kata Tita di hadapan perangkat desa dan tokoh masyarakat yang hadir.

Tita juga memberikan catatan tebal bahwa urusan tata kelola anggaran bukan beban tunggal seorang kepala desa. 

Seluruh jajaran perangkat desa, dari sekretaris hingga kepala urusan, memikul tanggung jawab kolektif. 

Prinsip kehati-hatian (prudent) dan integritas harus menjadi kompas utama agar kucuran dana segar dari pemerintah pusat maupun daerah benar-benar mengalir untuk memicu pembangunan dan kesejahteraan warga, bukan berakhir sebagai temuan kasus hukum.(adv)