Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Penguatan kualitas pelayanan publik menjadi perhatian Komisi IV DPRD Balikpapan. Upaya itu ditegaskan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja yang digelar di ruang rapat gabungan DPRD, pada Senin (5/1/2026).

RDP tersebut dihadiri Dinas Kesehatan Kota (DKK), Dinas Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta BPJS Ketenagakerjaan. Agenda utama membahas pengawasan dan peningkatan mutu pelayanan publik bagi masyarakat Balikpapan.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menyebut pertemuan di awal 2026 ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyamakan persepsi antarinstansi. Tujuannya, agar kebijakan pemerintah pusat dapat diimplementasikan secara selaras di daerah tanpa menimbulkan kendala pelayanan.

Menurutnya, sinergi pemerintah daerah dan mitra kerja mutlak diperlukan agar kebijakan yang diterapkan tidak justru menyulitkan masyarakat.

“RDP dengan dinas terkait dan juga BPJS tadi terkait bagaimana mempererat silaturahmi agar kebijakan-kebijakan dari pusat ini sampai ke daerah juga sinkron dan harapan kami tidak mempersulit masyarakat,” ujar Gasali usai RDP.

Salah satu isu krusial yang dibahas adalah mekanisme pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD). Gasali mengungkapkan, masih terdapat sejumlah kategori penyakit yang belum bisa langsung ditangani di rumah sakit rujukan utama karena harus melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama (faskes) terlebih dahulu.

“Pembahasan yang paling krusial tadi terkait dengan kebijakan pelayanan UGD, yang mana beberapa kategori penyakit yang belum tercover dan harus melalui pelayanan faskes utama dulu, baru ke rumah sakit rujukan. Ini yang juga terkadang masyarakat langsung ke rumah sakit utama, padahal kategorinya masih bisa di puskesmas 24 jam,” jelasnya.

Ia menilai, persoalan tersebut perlu direspons melalui penguatan sosialisasi kepada masyarakat serta koordinasi yang lebih solid antarinstansi, agar alur pelayanan kesehatan dapat dipahami dengan baik.

Ke depan, Komisi IV DPRD Balikpapan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Integrasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dan lembaga layanan seperti BPJS dinilai penting agar pelayanan berjalan lebih efektif dan responsif.

“Harapan kita ke depan juga agar bagaimana pelayanan bisa bagus, koordinasinya setiap OPD terkait bisa terintegrasi, sehingga kemudahan-kemudahan pelayanan yang diberikan bisa dirasakan oleh masyarakat,” imbuhnya.

DPRD Balikpapan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kinerja instansi pelayanan publik, guna memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang mudah, pasti, dan optimal. (mto)