Meski demikian, aliansi tetap menyampaikan sejumlah tuntutan yang dianggap mendesak. Mulai dari kelangkaan Pertalite, maraknya aksi begal, minimnya penerangan jalan umum (PJU), hingga percepatan pembangunan fasilitas kesehatan.

Koordinator Lapangan Aliansi Balikpapan Bergerak Wisnu Nugroho menegaskan, persoalan distribusi Pertalite menjadi perhatian utama. Menurut dia, kesulitan memperoleh BBM subsidi tersebut telah berlangsung cukup lama dan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.

“Yang paling kami garis bawahi adalah persoalan BBM, khususnya Pertalite. Hari ini masyarakat Balikpapan masih kesulitan mendapatkannya. Padahal dampaknya sangat besar terhadap kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Wisnu menilai persoalan energi tidak hanya berhenti pada ketersediaan BBM. Kondisi tersebut turut memengaruhi biaya transportasi dan distribusi barang yang berujung pada kenaikan harga kebutuhan pokok.

Karena itu, Aliansi Balikpapan Bergerak mendesak pemerintah daerah bersama Pertamina melakukan evaluasi distribusi Pertalite. Mereka meminta informasi kuota BBM subsidi dibuka secara transparan, distribusi Pertalite diperluas ke seluruh SPBU, serta adanya tindakan tegas terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Selain isu BBM, massa aksi juga menyoroti meningkatnya kriminalitas jalanan, terutama aksi begal yang dinilai semakin meresahkan warga. Menurut Wisnu, persoalan tersebut berkaitan dengan masih banyaknya ruas jalan yang minim penerangan.

“Kami melihat kriminalitas meningkat. Banyak titik yang gelap dan rawan. Karena itu kami meminta pemerintah serius mempercepat pemasangan penerangan jalan umum,” tegasnya.

Secara khusus, mereka meminta percepatan pemasangan PJU di ruas Kilometer 8 hingga Kilometer 15 yang selama ini kerap dikeluhkan warga karena rawan kecelakaan maupun tindak kejahatan.

Tak hanya itu, aliansi juga mengusulkan program regenerasi tenaga pendidik guna mengantisipasi potensi kekurangan guru di Balikpapan. Mereka turut meminta penertiban kendaraan berat yang melanggar jam operasional serta penindakan terhadap truk yang parkir di bahu jalan kawasan Kilometer 15 dan memicu kemacetan.

Di sektor pelayanan publik, massa aksi mendesak percepatan pembangunan RSUD Sayang Ibu Balikpapan Barat. Mereka juga meminta pengusutan dugaan pelanggaran AMDAL pada proyek PT Mitra Gemilang Mahacipta serta evaluasi pengelolaan program beasiswa gratis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sejumlah isu nasional turut disuarakan dalam aksi tersebut. Di antaranya desakan penurunan harga BBM, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), hingga penolakan terhadap dwifungsi TNI dan Polri.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono menjelaskan bahwa Ketua DPRD belum dapat hadir karena sedang menjalani pengobatan di luar kota.

“Kami belum bisa menghadirkan Ketua DPRD karena sedang sakit dan berobat di luar kota,” katanya.

Di sisi lain, Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Setdakot Balikpapan Zulkifli menyampaikan bahwa Wali Kota Rahmad Mas’ud juga berhalangan hadir karena sedang menjalankan tugas kedinasan di luar daerah.

“Pak wali belum bisa hadir karena sedang bertugas di luar kota,” ucapnya.

Pemkot Balikpapan memastikan berbagai aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti. Zulkifli menyebut pertemuan lanjutan antara pemerintah kota dan DPRD telah dijadwalkan untuk membahas tuntutan tersebut.

“Pak wali akan menjadwalkan pertemuan pada hari Kamis bersama Ketua DPRD,” pungkasnya. (mto)