Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Konflik agraria muncul sebagai persoalan keamanan paling menonjol di Kalimantan Timur sepanjang 2025. Isu tersebut menjadi sorotan utama Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) dalam rilis akhir tahun yang digelar di Gedung Mahakam Mako Polda Kaltim, pada Selasa (30/12/2025).

Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan, konflik agraria berpotensi besar mengganggu stabilitas keamanan jika tidak ditangani secara komprehensif.

“Kasus yang paling potensial mengganggu keamanan adalah konflik agraria,” tegasnya dalam sesi tanya jawab bersama awak media.

Menurut Endar, penyelesaian konflik lahan tidak bisa semata-mata menggunakan pendekatan hukum. Jika hanya mengandalkan proses hukum, persoalan berisiko berlarut-larut karena selalu ada pihak yang merasa kalah.

“Penyelesaiannya harus menyeluruh, tidak hanya hukum. Kami dorong musyawarah agar semua pihak mendapatkan solusi,” ujarnya.

Ia mencontohkan penanganan konflik agraria yang melibatkan masyarakat dan tiga perusahaan. Melalui pendekatan bertahap dan dialog bersama, persoalan tersebut akhirnya dapat diselesaikan secara tuntas. Model ini diharapkan bisa menjadi contoh nasional dalam penanganan konflik agraria.

Personel Masih Minus 35 Persen

Dalam pemaparan kinerja, Kapolda mengungkapkan jumlah personel Polda Kaltim pada 2025 mencapai 10.938 orang, naik 119 personel dibandingkan tahun 2024. Namun, angka tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal.

“Masih kurang sekitar 5.869 personel atau 35 persen dari DSP ideal Polri,” jelasnya. Kondisi kekurangan personel ini disebut sebagai persoalan nasional, bukan hanya terjadi di Kaltim.

Meski demikian, kinerja internal menunjukkan perbaikan. Pelanggaran pidana yang dilakukan personel turun signifikan, dari 23 kasus pada 2024 menjadi hanya 8 kasus sepanjang 2025.

Gangguan Kamtibmas dan Lakalantas Naik

Sepanjang 2025, Polda Kaltim mencatat 7.198 kasus gangguan kamtibmas. Angka tersebut naik tipis 4,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan signifikan justru terjadi pada kecelakaan lalu lintas. Jumlah kasus lakalantas melonjak 44 persen, dari 593 kasus pada 2024 menjadi 851 kasus pada 2025. Korban luka ringan turut mengalami peningkatan. Di sisi lain, pelanggaran lalu lintas justru turun sekitar 7 persen.

Narkoba: Kasus Turun, Barang Bukti Naik

Di bidang pemberantasan narkoba, Polda Kaltim mengungkap 1.611 kasus sepanjang 2025, turun sekitar 15 persen dibandingkan 2024. Namun, jumlah dan kualitas barang bukti justru meningkat tajam.

Barang bukti sabu naik dari 99 kilogram menjadi 136 kilogram. Sementara ekstasi melonjak dari 2.819 butir menjadi 6.794 butir.

“Ini menunjukkan jaringan yang kami ungkap memiliki skala besar,” kata Endar.

Selain itu, Polda Kaltim juga mengungkap lima kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait narkoba, dengan nilai aset yang disita mencapai Rp11,3 miliar.

Korupsi, TPPO, dan Judi Online

Kasus tindak pidana korupsi sepanjang 2025 tercatat sebanyak 30 kasus. Dari penanganan tersebut, Polda Kaltim berhasil menyelamatkan kerugian negara senilai Rp9,6 miliar.

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) juga menjadi perhatian. Sebanyak 30 kasus berhasil diungkap dengan tingkat penyelesaian mencapai 83 persen.

Sementara itu, pemberantasan judi online turut digencarkan. Sepanjang 2025, Polda Kaltim mengungkap 10 kasus judi online dan memblokir 8.249 situs perjudian.

Pendekatan Humanis dan Inovasi Pelayanan

Kapolda menegaskan, strategi menjaga kamtibmas tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum. Polda Kaltim juga mengedepankan pendekatan humanis melalui inovasi pelayanan.

Salah satunya dengan optimalisasi PAMAPTA dan kemitraan bersama komunitas, termasuk ojek online, untuk mempercepat respons kehadiran polisi di tengah masyarakat.

Selain itu, Polda Kaltim juga terlibat dalam program ketahanan pangan, industrial farming berbasis zero waste system, serta mendukung Program Makan Bergizi Gratis.

Menutup rilis akhir tahun, Kapolda menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung tugas kepolisian, mulai dari masyarakat, TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, hingga insan pers.

“Polda Kaltim berkomitmen terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan kepercayaan publik,” pungkasnya. (mto)