Porosnusantaranews,JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa anggaran pembangunan IKN Tahap II tetap sesuai dengan hasil Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 21 Januari 2025 lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan Basuki seusai mengikuti Ratas lanjutan pada Senin, 3 Februari 2025, di Kompleks Istana Kepresidenan. Dalam rapat tersebut, Presiden meminta Otorita IKN untuk mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan guna menyesuaikan kepastian anggaran pembangunan IKN.

"Seperti yang disampaikan dalam rapat tadi, kami sudah menginformasikan kepada Presiden mengenai anggaran. Kami juga berdiskusi dengan Bapak Mensesneg, dan beliau meminta agar penyesuaian dilakukan segera, mengingat Instruksi Presiden Tahun 2025 Nomor 1 dibuat sebelum rapat kami kemarin," ujar Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Basuki menjelaskan bahwa Instruksi Presiden Tahun 2025 Nomor 1 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dibuat sebelum rapat yang membahas IKN, sehingga memerlukan penyesuaian.

Untuk memulai pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta ekosistem pendukung lainnya, anggaran Otorita IKN yang semula tercatat sebesar Rp 6,3 triliun membutuhkan tambahan Rp 8,1 triliun. "Kami diminta untuk mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan agar anggaran disesuaikan sesuai dengan yang disetujui oleh Presiden, yaitu Rp 6,3 triliun ditambah Rp 8,1 triliun," tambah Basuki.

Pada Ratas sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, juga menyampaikan bahwa infrastruktur akan mendukung penuh pencapaian target-target nasional lima tahun mendatang, seperti swasembada pangan, energi, dan air, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

"Infrastruktur tetap menjadi prioritas utama, dan kami akan melakukan penyesuaian agar pembangunan nasional lima tahun ke depan, terutama di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bisa terlaksana dengan baik," tutup Agus. (*)