Porosnusantaranews, PENAJAM — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk mengatasi problem klasik pelayanan digital di daerah pesisir: hambatan jaringan internet.

Kolaborasi lintas instansi ini diterjunkan langsung dalam operasi jemput bola di Kelurahan Gersik, Kecamatan Penajam, pada Selasa, 10 November 2026.

Langkah taktis meminjam infrastruktur jaringan Diskominfo ini sengaja diambil demi memuluskan migrasi data massal ke Identitas Kependudukan Digital (IKD). 

Validitas IKD di tingkat tapak kini menjadi komoditas krusial lantaran bakal dipakai sebagai basis data penyaluran jaring Perlindungan Sosial (Perlinsos) agar tidak lagi tumpang-tindih di lapangan.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil PPU, Bachtiar Latief, mengakui bahwa instansinya sedang memendam beban target nasional yang sangat berat.

Kemendagri dan Kemensos menuntut bumi Benuo Taka merampungkan migrasi digital minimal separuh dari total populasi keluarga sebelum pergantian tahun.

Berdasarkan data riil yang dirilis Disdukcapil PPU per 10 November 2026, peta capaian digitalisasi tersebut menunjukkan angka-angka kritis:

• Total Target Populasi: Kabupaten PPU tercatat mengantongi total 79.000 Kepala Keluarga (KK).

• Target Mutlak Nasional (50%): Disdukcapil diwajibkan mengunci angka 39.500 KK yang teraktivasi IKD hingga akhir Desember 2026.

• Realisasi Capaian Saat Ini: Warga yang bermigrasi ke KTP digital baru menyentuh 12.182 KK atau mentok di angka 17,62 persen.

"Kami memiliki waktu hingga akhir Desember 2026 untuk mengejar target tersebut," ujar Bachtiar blak-blakan mengenai tenggat waktu yang kian mencekik.

Bachtiar menguraikan, pasokan internet yang stabil dari Diskominfo di posko kelurahan sangat membantu mempercepat proses pemindaian dan verifikasi wajah warga.

Selain melayani aktivasi IKD, posko darurat di Kelurahan Gersik ini juga menyisir layanan dokumen fisik konvensional, mulai dari perekaman KTP-el, perbaikan Kartu Keluarga, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), hingga akta kelahiran.

Bagi Pemkab PPU, pemutakhiran data secara digital dari wilayah pesisir ini merupakan investasi mahal demi akurasi kebijakan jangka panjang. 

Data kependudukan yang bersih dan terintegrasi secara daring diklaim menjadi satu-satunya cara untuk meminimalkan potensi salah sasaran atau manipulasi dalam pembagian paket bantuan sosial di masa depan.(adv)