Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengatakan KDKMP sejatinya dirancang sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat perekonomian dari tingkat paling bawah. Melalui pengelolaan usaha yang sesuai dengan kebutuhan warga, koperasi diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi lingkungan sekitarnya.

“Tujuan besarnya bagaimana potensi yang ada di desa dan kelurahan bisa dikelola, kemudian kebutuhan masyarakat juga bisa dipenuhi melalui keberadaan koperasi,” ujarnya, Rabu (11/11/2026)

Menurut Arianto, peluang usaha setiap koperasi tidak harus sama. Jenis kegiatan yang dijalankan dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat. Sejumlah usaha yang masuk dalam rencana pengembangan antara lain penyediaan sembako, layanan kesehatan, hingga penjualan pupuk.

“Menu usahanya bisa beragam. Ada kebutuhan sembako, layanan kesehatan, pupuk, dan lainnya," ungkapnya.

Ia berujar, dengan pilihan usaha yang menyesuaikan kondisi setempat, koperasi diharapkan tidak hanya berorientasi pada keberadaan bangunan fisik. Pengelolaan usaha dan kemampuan membaca kebutuhan pasar menjadi bagian penting agar lembaga tersebut dapat tumbuh secara berkelanjutan.

"Tinggal bagaimana masing-masing koperasi melihat potensi serta kebutuhan masyarakat di wilayahnya,” jelasnya.

Arianto menilai keberadaan koperasi juga dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat lebih jauh dalam kegiatan ekonomi. Warga bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat berpartisipasi sebagai anggota dan ikut memberikan masukan terhadap pengelolaan usaha.

Selain aktivitas ekonomi, Arianto menyebut terdapat wacana agar koperasi dapat membantu memfasilitasi kebutuhan masyarakat prasejahtera, termasuk kelompok yang masuk dalam Desil 1 hingga 4. Namun, hal tersebut masih berupa pembicaraan dan belum dapat dipastikan sebagai fungsi resmi koperasi.

Karena itu, ia berharap pengembangan KDKMP di Kukar tetap diarahkan pada tujuan utama memperkuat ekonomi masyarakat. Keberhasilan koperasi nantinya tidak hanya diukur dari jumlah lembaga yang terbentuk atau bangunan yang berdiri, tetapi juga dari kemampuan menjalankan usaha dan memberikan manfaat nyata.

“Harapan kita koperasi ini benar-benar hidup, punya kegiatan usaha, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan hanya terbentuk secara kelembagaan, tetapi harus bisa menjadi bagian dari penggerak ekonomi di desa dan kelurahan,” pungkas Arianto. (Adv)