Tak sekadar menyerap aspirasi, Suriani juga memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menyosialisasikan sejumlah program strategis yang mulai direalisasikan. Mulai dari pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, hingga kebijakan pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS Kesehatan kelas III.

Menariknya, kegiatan reses kali ini dikolaborasikan dengan Majelis Ta'lim Al Madinah Kecamatan Balikpapan Timur. Rangkaian acara tidak hanya diisi dialog antara wakil rakyat dan masyarakat, tetapi juga pengajian, selawat, serta ceramah agama.

Anggaran Terbatas, Pembangunan Tetap Berjalan

Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan itu menjelaskan, pelaksanaan reses sengaja dipusatkan di kediamannya sekaligus dirangkai dengan kegiatan majelis taklim. Dengan demikian, kegiatan tersebut dapat menjadi wadah silaturahmi sekaligus komunikasi langsung dengan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Suriani juga menyinggung sejumlah aspirasi warga, khususnya terkait pembangunan jalan lingkungan yang belum seluruhnya terealisasi meski proposal telah diajukan.

Dia mengakui, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan seluruh usulan pembangunan. Bantuan dari pemerintah pusat yang mengalami pembatasan turut berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program infrastruktur.

"Keinginan saya, seluruh jalan di Balikpapan Timur, khususnya wilayah Manggar dan sekitarnya, tidak ada lagi jalan tanah. Semua jalan harus bagus dan layak. Namun, karena efisiensi anggaran, kita belum bisa merealisasikan semuanya sekaligus," jelasnya.

Meski demikian, Suriani memastikan pembangunan yang telah menjadi prioritas tetap diupayakan. Dia menyebut sejumlah pekerjaan semenisasi jalan, pembangunan fasilitas masjid, serta berbagai infrastruktur lainnya telah direalisasikan secara bertahap.

Untuk 2027, perhatian pembangunan diarahkan pada sejumlah titik jembatan di wilayah Selili, Manggar dan sekitarnya. Suriani menyampaikan, terdapat tiga titik jembatan yang direncanakan untuk dikerjakan di kawasan tersebut.

Sementara itu, pembangunan jembatan di beberapa wilayah lain juga telah direalisasikan. Di antaranya di RT 100 dan RT 43. Dia juga menyebut pembangunan jembatan di Manggar Sari yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Menurutnya, pembangunan jembatan menjadi salah satu prioritas karena kebutuhan masyarakat terhadap akses penghubung masih cukup tinggi.

"Kenapa saya mengambil pembangunan jembatan? Karena memang masih banyak kebutuhan masyarakat terkait akses penghubung. Bahkan, ada usulan yang sudah diajukan selama puluhan tahun, tetapi belum pernah terealisasi. Alhamdulillah, tahun ini sudah bisa dibangun," ungkapnya.

Khusus untuk wilayah Manggar, Suriani menyebut alokasi anggaran yang tersedia sekitar Rp600 juta untuk tiga titik jembatan. Jumlah tersebut jauh lebih terbatas dibandingkan alokasi anggaran pada tahun-tahun sebelumnya yang bisa mencapai Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar.

Dia pun meminta masyarakat memahami kondisi tersebut. Sebab, keterbatasan anggaran membuat pembangunan harus dilakukan secara bertahap dan berdasarkan skala prioritas.

"Biasanya kita mendapatkan anggaran lebih besar. Namun, sekarang harus dibagi-bagi. Tidak semua usulan yang sudah masuk bisa langsung direalisasikan karena kuotanya juga terbatas. Saya mohon maaf kepada masyarakat yang usulannya belum terakomodasi. Mudah-mudahan tahun depan bantuan dari pusat bisa kembali meningkat seperti sebelumnya," tuturnya.

Suriani juga menyampaikan bahwa kondisi keterbatasan anggaran menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Balikpapan. Bahkan, Wali Kota Balikpapan harus mencari berbagai alternatif pembiayaan agar program pembangunan tetap berjalan.

Dua Rumah Sakit Baru Jadi Harapan

Di tengah keterbatasan anggaran, Suriani membawa kabar baik terkait pengembangan fasilitas kesehatan di Kota Balikpapan.

Dia menyampaikan, pada 2027 mendatang direncanakan pembangunan rumah sakit baru di Balikpapan. Rencana tersebut menjadi salah satu program yang diharapkan dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat.

Menurutnya, pembangunan rumah sakit itu telah melalui tahapan perencanaan. Dokumen Detail Engineering Design (DED) disebut telah diselesaikan sehingga proyek tersebut dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Selain rumah sakit yang direncanakan di wilayah Balikpapan Timur, Suriani juga menyebut terdapat satu rumah sakit lainnya yang akan diselesaikan di Balikpapan Barat.

"Alhamdulillah, tahun depan kita punya rumah sakit yang akan dibangun. DED-nya sudah selesai. Jadi, masyarakat tidak perlu terlalu jauh lagi mencari pelayanan kesehatan. Kita juga memiliki rencana penyelesaian rumah sakit di Balikpapan Timur," katanya.

Dia berharap kehadiran fasilitas kesehatan baru tersebut dapat semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengurangi beban warga yang selama ini harus menempuh perjalanan lebih jauh untuk mendapatkan layanan medis.

Tegaskan BPJS Kelas III Gratis, Warga Diminta Berani Melapor

Selain infrastruktur dan pembangunan rumah sakit, Suriani turut memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan gratis bagi peserta kelas III.

Dia menegaskan, masyarakat yang telah terdaftar dan masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan kelas III yang ditanggung pemerintah tidak seharusnya dikenakan biaya pelayanan rumah sakit.

Bahkan, ketentuan tersebut berlaku bagi pasien yang mendapatkan pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (UGD) maupun layanan rumah sakit lainnya sesuai ketentuan kepesertaan yang berlaku.

Suriani mengaku masih menerima laporan masyarakat yang menyebutkan adanya permintaan pembayaran ketika menjalani perawatan di rumah sakit.

Salah satu laporan bahkan diterimanya melalui sambungan telepon pada malam hari. Seorang warga mengaku diminta membayar biaya ketika mendapatkan pelayanan di salah satu rumah sakit swasta di Balikpapan.

Mendapat laporan tersebut, Suriani langsung meminta warga bersangkutan menyampaikan informasi lebih lanjut agar persoalannya dapat diklarifikasi.

"Kalau memang sudah masuk BPJS kelas III yang ditanggung pemerintah, tidak boleh ada biaya yang dibebankan kepada pasien. Mau masuk UGD atau mendapatkan pelayanan di mana pun, sepanjang sesuai ketentuan kepesertaannya, tidak ada biaya yang harus dibayarkan," tegasnya.

Dia meminta masyarakat tidak ragu melapor apabila menemukan rumah sakit yang masih meminta pembayaran kepada peserta BPJS kelas III yang telah ditanggung pemerintah.

Suriani juga mengingatkan masyarakat agar memahami perbedaan kelas kepesertaan BPJS Kesehatan. Sebab, tidak semua peserta yang mengaku menggunakan BPJS gratis secara otomatis masuk dalam kategori kelas III yang ditanggung pemerintah daerah.

Dia mencontohkan, pernah menerima pengaduan seorang warga yang merasa masih diminta membayar biaya rumah sakit. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata warga tersebut terdaftar sebagai peserta BPJS kelas II yang kepesertaannya ditanggung perusahaan.

Karena itu, masyarakat diminta terlebih dahulu memastikan status kepesertaan BPJS masing-masing agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika mengakses pelayanan kesehatan.

"Kalau ada masyarakat yang mengadu masih diminta membayar, silakan laporkan kepada saya. Nanti kita cek. Jangan sampai masyarakat yang memang sudah ter-cover BPJS kelas III justru masih dibebani biaya," ujarnya.

Suriani menambahkan, apabila terdapat obat yang tidak tersedia dalam fasilitas pelayanan rumah sakit, persoalan tersebut juga harus diselesaikan sesuai ketentuan dan mekanisme penjaminan BPJS. Masyarakat tidak boleh serta-merta dibebani pembayaran tanpa kejelasan.

Dia menegaskan, pelaksanaan program pelayanan kesehatan harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk aturan terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan.

Melalui kegiatan reses tersebut, Suriani berharap masyarakat tidak hanya dapat menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, tetapi juga memahami kondisi anggaran, tahapan pembangunan, serta hak-hak mereka dalam memperoleh pelayanan publik.

Dengan komunikasi langsung antara wakil rakyat dan masyarakat, berbagai persoalan di tingkat lingkungan diharapkan dapat teridentifikasi dan diperjuangkan sesuai kemampuan anggaran serta skala prioritas pembangunan Kota Balikpapan. (Adv/mto)