Porosnusantaranews, PENAJAM — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, resmi melayangkan draf usulan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) untuk menyongsong tahun anggaran 2027. 

Sinyal pengajuan energi ini dikirimkan guna mengamankan pasokan bahan bakar bersubsidi bagi roda ekonomi masyarakat dan sektor produktif di bumi Benuo Taka.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Kabupaten (Setkab) PPU, Krisna Aditama, mengungkapkan langkah ini merupakan tindak lanjut rutin atas surat permintaan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim tertanggal 14 Oktober 2026.

"Surat usulan bernomor 600.4.6.2/1683/TU-PIMP/SETDA-EKO-SDA tersebut ditandatangani langsung oleh Sekretaris Kabupaten PPU, Tohar, pada 4 November," kata Krisna kepada media ini, Senin, 9 November 2026. 

Pengajuan tersebut kini telah disahkan melalui sistem sertifikat elektronik dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Berdasarkan dokumen usulan tersebut, Pemkab PPU membidik pasokan energi yang masif.

Krisna menyebutkan, dalam rincian usulan tersebut, Pemerintah Kabupaten PPU mengajukan kuota JBT Minyak Solar dengan total volume mencapai 30.630.944 liter.

"Angka ini mencakup alokasi untuk berbagai sektor, seperti usaha perikanan sebesar 7.991.000 liter dan sektor pertanian sebanyak 1.398.172 liter," terangnya.

Selain sektor perikanan dan pertanian, urat nadi solar juga diarahkan untuk sektor transportasi darat sebesar 21.081.792 liter. 

Selebihnya mencakup pelayanan umum sebesar 31.500 liter serta kebutuhan transportasi air melalui motor tempel sebanyak 128.480 liter.

Sementara itu, untuk kategori JBKP atau bahan bakar jenis Pertalite, Krisna menjelaskan bahwa Pemkab PPU mengajukan volume sebesar 50.517.434 liter. 

Usulan komulatif yang menyentuh angka 81,1 juta liter ini nantinya akan menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Kaltim untuk disodorkan ke tingkat nasional.

Draf ini sendiri sudah disampaikan kepada Gubernur Kaltim melalui Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim.

"Keputusan akhir mengenai distribusi kuota ini nantinya akan menjadi wewenang penuh pemerintah pusat melalui BPH Migas," tutur Krisna memungkasi keterangannya.(adv)